Transparansi Anggaran Sekolah

Facebooktwittermail

Sering kita mendengar terjadi ketidak mesraan antara sekolah dengan komite sekolah. Padahal kemesraan dalam arti positif sangat mendukung program-program sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat mempengaruhi prestasi anak-anak didik. Ketidak mesraan ini akan mengakibatkan saling sandera. Komite menyetop pungutan kepada orang tua yang mengakibatkan kinerja sekolah turun (setidaknya bisa membuat image kepala sekolah jelek). Dilain pihak, sekolah menyandera orang tua dengan tidak menjalankan program-program yang direncanakan. Akibatnya orang tua (terutama di sekolah favorit) yang sangat mengharapkan anak-anaknya dapat fasilitas belajar yang layak (sekarang kriteria layak tersebut adalah kelas nyaman dilengkapi ac, lcd projector, ekskul yg beragam, lomba ini itu dll) sering mengabaikan persoalan dasar yang menyebabkan hal tersebut terjadi dengan mengikuti keinginan sekolah mengganti pengurus komite. Yang penting anak-anak belajar dengan nyaman atau bisa mengikuti lomba ini itu dimana-mana karena kendaraan operasinal sekolah sudah ada akinya!

Hal ini dapat dihindari jika adanya kesetaraan antara sekolah dan komite. Mengapa? Pengalaman pribadi dalam mengikuti perjalanan pendidikan 4 orang anak adalah sekolah selalu mengatakan tidak memiliki anggaran (dari BOS dan BOP) yg cukup untuk melaksanakan programnya tapi tidak pernah terbuka terkait anggaran tersebut. Mengapa harus ada keterbukaan? Karena sekolah mendapatkan bantuan dari masyarakat (tertentu) sehingga sudah sepantasnya juga ada keterbukaan sekolah terkait Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah agar ada batas yang jelas mana kegiatan yang akan dibiayai BOS atau BOP dan mana yang akan dibiayai komite. Hal ini juga akan mengurangi potensi terjadinya duplikasi kegiatan, satu kegiatan dibiayai oleh BOS dan uang komite. Masa kalah sama banyak kepala desa yang berani memampangkan RAB desanya.

Saya buka www.bos.kemdikbud.go.id untuk mengetahui bos untuk sekolah anak saya di th 2019. Sampai triwulan 3 sekolah ini sudah menerima dana BOS sebesar Rp. 1.020.310.000 sementara laporan penggunaan baru sebesar Rp. 471.917.260. Ada anggaran sebesar Rp.548.392.740 yang belum digunakan (baca dilaporkan). Penggunaan dana BOS itu antara lain untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 37.740.000 dan pembelian alat mutimedia pembelajaran sebesar Rp. 71.775.000. Diperkirakan sekolah ini menerima dana BOS sebesar hampir 1,2 milyar rupiah jika melihat jumlah murid dikalikan dana BOS Sumatera Barat di tahun 2019 sebesar Rp. 1.300.000/orang. Masih ada sekitar 164 juta rupiah lagi dana BOS yang akan diterima di triwulan 4. Belum lagi dana BOP yang berkisar antara 600 juta sampai 1 milyar rupiah per tahun. Dilain pihak ada kelas yang orang tuanya iyuran masing-masing sebesar Rp. 200.000 (tidak seberapa nominalnya tapi jika berpikir tentang transparansi anggaran dan anggaran yg akuntabel maka ini sangat berarti) untuk membeli lcd projector sbg pengganti yg rusak dan memperbaiki cat serta gorden kelas. Ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yg baik antara sekolah dan orang tua terkait RKA Sekolah. Akan lebih bermanfaat jika iyuran kelas tersebut dipakai untuk program-program yg tidak dibiayai oleh dana BOS.

Satu hal lagi yang penting untuk diperhatikan adalah proses administrasi penghibahan kepada sekolah terhadap barang-barang yang dibeli menggunakan dana komite agar barang=barang tersebut menjadi aset sekolah yang tercatat sebagai Barang Milik Negara sehingga pengelolaan selanjutnya bisa menggunakan anggaran BOS. tidak akan ada lagi terdengar cerita anak-anak didik batal mengikuti kegiatan di tempat lain karena aki bus sekolah rusak.

Tidak berlebihan kiranya jika saat ini para kepala sekolah dituntut untuk menguasai manajemen anggaran sehingga menghasilkan perencanaan sampai monev yg lebih baik.

Padang 21 September 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *